Kekaguman Bukan Pada Sosok Personality : Refleksi Kritis Tentang Prabowo dan Bahaya Kultur Figur
Ahmad Basri
Ketua : K3PP Tubaba
Tulang Bawang Barat | Simakpai.com |- Dalam tiga kontestasi pemilihan presiden, 2014, 2019, dan 2024 pilihan politik saya tidak berubah - Prabowo Subianto. Konsistensi pilihan ini sering disalahpahami sebagai bentuk pengagungan personal, bahkan dianggap sebagai sikap loyalitas buta.
Padahal, justru sebaliknya. Pilihan itu sejak awal saya letakkan pada wilayah rasionalitas politik. Pada ide, gagasan, dan imajinasi tentang Indonesia masa depan, bukan pada pesona personal seorang figur.
Tahun 2024, Prabowo akhirnya terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun kemenangan elektoral itu tidak serta-merta mengubah posisi kritis saya.
Sebab demokrasi tidak pernah mengajarkan rakyat untuk beralih dari warga negara menjadi pemuja. Demokrasi menuntut warga yang berpikir kritis, menimbang, dan berani berkata tidak ketika kekuasaan mulai menyimpang dari nilai yang dijanjikan.
Saya percaya, kekaguman personal dalam politik adalah pintu masuk paling halus menuju kerusakan nalar publik. Kekaguman yang tidak dijaga jaraknya akan dengan cepat berubah menjadi kultus figur.
Dalam kondisi itu, pemimpin tak lagi dinilai dari kebijakan dan dampaknya, melainkan dari siapa dia dan seberapa besar dipuja. Ketika itu terjadi, kritik dianggap pengkhianatan, perbedaan pandangan dinilai sebagai ancaman, dan rasionalitas dikorbankan demi loyalitas.
Sejarah politik baik di Indonesia maupun di banyak negara berulang kali menunjukkan bahwa kekuasaan yang dikelilingi oleh pemuja adalah kekuasaan yang rawan menyimpang.
Bukan karena pemimpinnya selalu jahat, tetapi karena tidak lagi ada cermin jujur yang memantulkan kesalahan - pemimpin selalu dianggap benar. Kekaguman yang berlebihan membuat rakyat berhenti bertanya, dan berhenti bertanya adalah awal dari kemunduran berpikir.
Karena itu, sejak awal saya menanamkan satu prinsip bahwa menjaga jarak dengan sosok. Jarak bukan berarti kebencian. Jarak adalah syarat kewarasan. Jarak memungkinkan kita melihat dengan jernih, menilai dengan adil, dan bersikap kritis tanpa kehilangan akal sehat.
Tanpa jarak, politik berubah menjadi relasi emosional dan relasi emosional dalam kekuasaan hampir selalu berakhir pada kepatuhan buta. Ini sangat berbahaya.
Hari-hari ini, ketika Prabowo telah berada di puncak kekuasaan sebagai Presiden, justru di situlah tanggung jawab kritik menjadi semakin besar. Sebab kekuasaan bukan ruang nostalgia janji, melainkan arena realisasi kebijakan yang harus diawasi.
Di titik ini, ide dan gagasan yang dulu dielu-elukan harus diuji secara konkret. Apakah berpihak pada keadilan sosial, apakah konsisten dengan semangat kedaulatan rakyat, dan apakah keberpihakan pada kepentingan publik sungguh-sungguh hadir dalam praktik.
Kritik yang saya sampaikan kepada Prabowo bukan lahir dari perubahan emosi, melainkan dari konsistensi berpikir. Saya mendukung ide, bukan orang. Saya memilih gagasan, bukan personalitas.
Maka ketika arah kebijakan, cara berkuasa, atau pilihan politiknya menyimpang dari nilai yang pernah diucapkan, kritik bukan hanya hak melainkan kewajiban moral.
Saya tidak memiliki beban untuk selalu membela Prabowo. Saya juga tidak memiliki kepentingan untuk selalu menyerangnya atau mengkritiknya. Posisi saya sederhana berdiri di hadapan kekuasaan dengan nalar merdeka.
Jika Prabowo berjalan searah dengan gagasan tentang keadilan, kedaulatan, dan keberpihakan pada rakyat kecil, maka dukungan rasional tetap ada. Namun jika menjauh dari nilai-nilai itu, maka jarak akan saya jaga, dan kritik akan saya suarakan. Bila perlu diturunkan ditengah jalan.
Harus diingat dalam demokrasi yang sehat, perubahan sikap terhadap pilihan bukan tanda inkonsistensi, melainkan tanda integritas menjaga kewarasan berpikir .
Dan yang berbahaya justru mereka yang tak pernah berubah sikap meski realitas telah berubah. Kesetiaan semacam itu bukan kesetiaan pada prinsip, melainkan kesetiaan pada kekuasaan buta.
Maka tulisan ini bukan tentang membela atau menyerang Prabowo sebagai individu. Ini adalah refleksi tentang bagaimana seharusnya warga negara bersikap terhadap pemimpin yang pernah dipilihnya.
Bahwa mencintai republik berarti berani mengoreksi presidennya. Bahwa menjaga demokrasi berarti menolak tunduk pada pesona personal siapa pun dirinya.
Pemimpin dalam demokrasi tidak untuk disembah. Mereka dipilih untuk diuji, diawasi, dan dipertanyakan. Sebab hanya dengan cara itulah kekuasaan tetap berada di jalur yang benar dan rakyat tetap menjadi subjek bukan pengikut cinta buta. (Red)
Posting Komentar